Jakarta, itmi.or.id — Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) bersama Yayasan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia (YRATI) kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan unsur Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Senin (18/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Yayasan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia, Jalan RS Fatmawati Raya Nomor 20, Cilandak, Jakarta Selatan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi bersama Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan RI yang sebelumnya digelar pada 11 Mei 2026.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari pengembangan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sensorik netra, penguatan sertifikasi pengajar Al-Qur’an Braille, hingga peluang kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Ketenagakerjaan.
Pertemuan dihadiri Presiden YRATI Drs. H. Arief Pribadi, M.Mtr., Ketua Umum ITMI Ust. H. Yogi Madsuni, Ketua Bidang I ITMI Eka Setiawan, S.Pd., Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Dra. Lais Agus Tarini, Kepala Balai UPT Kemenaker Ibu Dini, serta jajaran pengurus dan staf lainnya. Sekretaris Umum ITMI Heri Mujianto, S.H.I., M.Pd., dan anggota Media Publikasi, Riset, dan Teknologi ITMI Dwi Citolaksono turut mengikuti rapat melalui Zoom Meeting.
ITMI Dorong Penguatan Pelatihan Disabilitas
Dalam pemaparannya, Ketua Umum ITMI Yogi Madsuni menjelaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai disabilitas sensorik netra, baik tunanetra total maupun low vision, karena keduanya memiliki kebutuhan layanan yang berbeda.
Ia juga menyampaikan sejumlah usulan pelatihan yang dinilai relevan bagi penyandang disabilitas netra, di antaranya keterampilan kerajinan tangan, peningkatan kualitas massage, digital marketing, hingga pelatihan Artificial Intelligence (AI).
Menurut Yogi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan sangat penting untuk mendukung kemandirian tunanetra dalam kehidupan sehari-hari.
“Artificial Intelligence sangat diperlukan oleh disabilitas sensorik netra, misalnya untuk membantu mengenali gambar, membaca pecahan uang, hingga menerjemahkan bahasa,” ujarnya.
Selain itu, ITMI juga menyoroti pentingnya aksesibilitas perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam pelatihan kerja, termasuk dukungan aplikasi yang kompatibel dengan pembaca layar.
Penguatan Sertifikasi Pengajar Al-Qur’an Braille
Selain isu pelatihan kerja, pembahasan juga mengarah pada penguatan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Pengajar Al-Qur’an Braille agar dapat meningkat menjadi skema sertifikasi nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Ketua Bidang I ITMI Eka Setiawan, S.Pd., menegaskan pentingnya sertifikasi tersebut sebagai bentuk standarisasi kompetensi pengajar Al-Qur’an Braille di Indonesia.
Usulan tersebut turut diperkuat oleh Sekretaris Umum ITMI Heri Mujianto, S.H.I., M.Pd., serta anggota Media Publikasi, Riset, dan Teknologi ITMI Dwi Citolaksono.
Sementara itu, Ketua Departemen Ekonomi menyampaikan bahwa ITMI dan YRATI selama ini telah menjalankan berbagai pelatihan keterampilan tangan bagi tunanetra. Namun tantangan terbesar yang masih dihadapi ialah aspek pemasaran produk.
Karena itu, pembahasan juga mencakup strategi branding, pengemasan produk, pemasaran digital, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi.
Kemenaker Respons Positif Pelatihan AI dan MoU
Presiden YRATI H. Arief Pribadi dalam kesempatan tersebut menilai pemerintah saat ini menunjukkan keseriusan dalam menangani isu disabilitas, salah satunya melalui pembentukan direktorat khusus disabilitas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan, Kepala Balai UPT Kemenaker Ibu Dini menyatakan dukungannya terhadap penguatan sertifikasi pengajar Al-Qur’an Braille.
Ia menyebut usulan pembentukan BNSP Pengajar Al-Qur’an Braille akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, pihaknya juga membuka peluang koordinasi terkait pelatihan Artificial Intelligence dengan pihak Microsoft.
“Ibu Kepala Balai juga menyetujui adanya MoU dan mengajak ITMI serta RATI untuk meninjau Balai UPT di Kota Bekasi,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Kunjungan itu nantinya diharapkan dapat menjadi langkah awal pemetaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sensorik netra di Indonesia.
Kontributor: Dwi Citolaksono.
Tinggalkan Balasan