ITMI Audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dorong Penguatan Pelatihan dan Penyerapan Kerja Disabilitas

Jakarta, itmi.or.id — Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) bersama Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Senin, 11 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut membahas berbagai peluang kolaborasi dalam penguatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Audiensi dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan RI, jajaran Pengurus Pusat ITMI, pengurus Asosiasi Pengajar Qur’an Braille Indonesia (APQBI), tim LSP, serta unsur Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus kepada Penyandang Disabilitas

Dalam sambutannya, Ibu Esti selaku perwakilan Menteri Ketenagakerjaan RI menyampaikan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian terhadap penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas. Menurutnya, pembentukan Direktorat Binapenta menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat program pelatihan, pemberdayaan, dan penyerapan tenaga kerja disabilitas. “Pemerintah membutuhkan informasi dan masukan langsung dari organisasi disabilitas,” ujarnya dalam audiensi tersebut, 11/05/2026 Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi disabilitas dan sektor swasta. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan balai pelatihan khusus penyandang disabilitas di Bekasi, serta sejumlah balai pelatihan lain yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

ITMI Perkenalkan Program Pemberdayaan dan Pendidikan Qur’an Braille

Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia, H. Arif Pribadi, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah program pemberdayaan yang dijalankan pihaknya, sekaligus memperkenalkan struktur organisasi ITMI yang telah terbentuk dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas agar program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran. Sementara itu, Ketua Umum ITMI Ust. H. Yogi Madsuni memperkenalkan ITMI sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra muslim yang bergerak dalam bidang organisasi, pendidikan dan dakwah, serta pemberdayaan. Menurutnya, salah satu program unggulan ITMI ialah pemberantasan buta huruf Braille dan Al-Qur’an Braille. “Disabilitas bukanlah ketidakmampuan, melainkan hambatan yang harus difasilitasi agar penyandang disabilitas dapat berkembang dan mandiri,” ujarnya 11/05/2026. Ia juga menyampaikan bahwa ITMI telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan Digital Marketing pada akhir tahun 2025.

APQBI Dorong Penguatan Pengajar Al-Qur’an Braille

Dalam audiensi tersebut, Ketua APQBI Yayat Ruhyat, S.Pd., turut memaparkan kondisi pengajaran Al-Qur’an Braille di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa estimasi jumlah penyandang tunanetra di Indonesia mencapai sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia, dengan sekitar tiga juta di antaranya beragama Islam. Namun dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang mampu membaca Al-Qur’an Braille secara lancar. Karena itu, APQBI menargetkan terbentuknya 1.000 trainer atau pengajar Al-Qur’an Braille dalam lima tahun ke depan. APQBI juga mendorong agar SKKK AQB dapat ditingkatkan menjadi SKKNI sebagai bentuk penguatan standar kompetensi nasional bagi pengajar Al-Qur’an Braille.

Sertifikasi Kompetensi dan Pelatihan Jadi Fokus

Pembahasan mengenai sertifikasi kompetensi turut disampaikan oleh Eka Setiawan, S.Pd., (Kabid I Bidang Organisasi) yang memaparkan proses penyusunan SKKK serta pentingnya standarisasi kompetensi bagi para pengajar Al-Qur’an Braille. Menurutnya, masih banyak pengajar Al-Qur’an Braille yang memiliki kemampuan mengajar, namun belum memiliki sertifikasi resmi karena proses belajar yang masih bersifat otodidak. Selain itu, Sekretaris Umum ITMI Heri Mujianto, S.H.I., M.Pd., menyoroti pentingnya keberadaan pihak penghubung antara masyarakat disabilitas dan para pemangku kebijakan agar program pemerintah dapat benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

Komitmen Awal Penguatan Kolaborasi

Dalam tanggapannya, jajaran Binapenta menyampaikan dukungan terhadap penguatan kerja sama bersama organisasi penyandang disabilitas. Pemerintah juga membuka peluang pembentukan kelas pelatihan khusus disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI turut mengundang jajaran Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dan ITMI untuk berkunjung ke Balai Pelatihan Disabilitas di Bekasi. Audiensi tersebut ditutup dengan semangat kolaborasi dan harapan adanya tindak lanjut konkret antara pemerintah dan organisasi disabilitas, khususnya dalam bidang pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pengembangan pengajar Al-Qur’an Braille, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia.